REPUBLIKA.CO.ID, AMSTERDAM -- Koalisi pemerintah Belanda mengundurkan diri pada Jumat (16/1) karena diguncang skandal tunjangan pengasuhan anak.
Koalisi empat partai tumbang setelah sebuah laporan mengatakan beberapa pejabat Belanda, termasuk beberapa menteri pemerintah, pegawai negeri, dan bahkan hakim, salah menuduh ribuan keluarga menipu kantor pajak atas tunjangan kesejahteraan antara 2013 dan 2019. Dengan menggunakan tuduhan atas penipuan palsu itu, pemerintah menuntut pembayaran kembali puluhan ribu euro, mendorong keluarga-keluarga tertuduh itu ke dalam kehancuran finansial.
Perdana Menteri Mark Rutte yang menjabat sejak 2010, menentang pembubaran koalisi, dengan mengatakan negara itu membutuhkan "stabilitas" selama wabah virus corona.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa para menteri akan tetap menjabat sampai pemilihan umum untuk memilih parlemen baru yang akan diadakan pada 17 Maret mendatang.