REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tingkah laku pengusaha di lapangan. Bahlil mengungkapkan, pengusaha selalu punya banyak jurus untuk melancarkan usahanya. Melihat kenyataan itu, Bahlil menekankan bahwa pemerintah harus menegaskan posisinya untuk mengatur pengusaha, bukan malah pengusaha yang mengatur pemerintah.

Salah satu kebijakan yang dibuat baru-baru ini adalah program kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM. Bahlil meminta kepala daerah untuk memastikan seluruh investor yang masuk memiliki komitmen untuk menggandeng pelaku UMKM. Sebagai tahap awal, Januari 2021 ini disepakati kerja sama antara 196 pengusaha besar dan 56 pelaku UMKM senilai Rp 1,5 triliun.

"Ini jujur ngeri-ngeri sedap dengan kebijakan ini karena kami akan melayani pengusahanya, namun pengusaha harus mengerti harus melibatkan anak daerah. Selama ini pencak silatnya terlalu banyak ini pengusaha. Ada pengusaha baik, namun ada pengusaha yang harus dikasih pembinaan," ujar Bahlil dalam laporannya kepada Presiden Jokowi, Senin (18/1).

Presiden pun menyambut baik program kemitraan antara pengusaha besar dan pelaku UMKM ini. Kerja sama yang diteken hari ini, ujar Jokowi, juga bertujuan mendorong pelaku UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki desain, dan merapikan manajemennya. Jika tujuan itu tercapai, maka UMKM bisa lebih 'bankable' untuk mengakses permodalan.