REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah fokus dan sigap dalam melaksanakan tanggap darurat kepada penanggulangan penanganan korban bencana alam. Caranya dengan mengerahkan bantuan yang diperlukan para pengungsi maupun warga yang terdampak di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
Menurut dia, pemerintah harus dapat memastikan kebutuhan dasar pengungsi dan warga yang terdampak untuk dapat terpenuhi di wilayah pengungsian. Juga dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.
"Melihat sejumlah bencana alam terjadi di berbagai daerah Indonesia pada awal 2021 dan masih minimnya penanganan serta bantuan terbukti bahwa belum meratanya bantuan yang tersalurkan. Pemerintah harus mengawal dan mendata secara akurat agar tidak ada lagi insiden perebutan bantuan dan hal lainnya," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/1).
Dia juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai terjadinya bencana alam khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Menurut dia, sikap waspada itu dengan memperbaharui informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan peringatan bencana. Sehingga masyarakat dapat mengevakuasi diri jika akan terjadinya bencana alam.
"BMKG harus dapat memberikan peringatan potensi cuaca buruk sehingga pemda dan masyarakat dapat mengantisipasi terjadinya bencana susulan," ujarnya.
Azis mengatakan, petugas di lapangan harus dapat terus berupaya melakukan evakuasi korban bencana. Dengan menelusuri seluruh wilayah terdampak ke tempat yang lebih aman.
Langkah itu menurut dia untuk menyelamatkan warga yang masih bertahan di permukiman. Atau warga yang masih terjebak di antara reruntuhan tanah dan bangunan.
Dia juga meminta pemerintah dapat melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dinas Sosial di daerah untuk mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam membantu proses evakuasi dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana alam.
"Kemensos dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendata keperluan para pengungsi dan menyalurkan bantuan yang diperlukan, seperti membangun dapur umum untuk menyediakan makanan, dan memberikan pakaian dan selimut layak pakai, serta kebutuhan lainnya," katanya.
Dia menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLN, Telekomunikasi harus segera membuka akses ke wilayah terdampak bencana. Juga memperbaiki jalan yang rusak dan jalur pemancar komunikasi serta dapat menghidupkan aliran listrik.
Langkah itu menurut Azis sangat penting untuk mempermudah proses distribusi bantuan serta membangun tempat pengungsian yang layak dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, seperti mengatur jarak antar pengungsi dan membangun tempat mencuci tangan, guna menghindari terbentuknya kluster baru Covid-19 di lokasi pengungsian.
Politisi Partai Golkar itu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi membantu korban yang terdampak bencana alam dengan mengirimkan bantuan yang dibutuhkan para korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika