REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) khawatir ancaman atau serangan di hari pelantikan Presiden terpilih Joe biden justru datang dari anggota pasukan keamanan mereka sendiri. Terutama mereka yang terlibat dalam mengamankan acara pelantikan.
Hal ini mendorong FBI memeriksa 25 ribu pasukan Garda Nasional yang ditugaskan mengamankan pelantikan tersebut. Pemeriksaan massif ini mencerminkan tingginya kewaspadaan usai pendukung Donald Trump menyerang Capitol Hill pada 6 Januari lalu.
Pemeriksaan FBI ini juga menekankan kekhawatiran orang yang ditugaskan melindungi Washington selama beberapa hari kedepan. Dapat mengancam keselamatan presiden dan tokoh-tokoh penting yang hadir dalam acara pelantikan.
Ahad (18/1) Menteri Angkatan Darat (SECARM) AS Ryan McCarthy mengatakan pejabat keamanan waspada dengan potensi ancaman. McCarthy mengatakan menjelang hari pelantikan presiden ia sudah memperingatkan para komandan untuk meneliti setiap masalah dengan perwira mereka.
Namun sejauh ini kata McCarthy, ia dan pemimpin Angkatan Darat lainnya tidak melihat bukti ancaman apa pun. Ia menambahkan pemeriksaan FBI tidak melihat kemungkinan masalah yang mereka khawatirkan. "Kami akan terus melanjutkan prosesnya, dan menelitinya lagi dan lagi, pada setiap individu yang ditunjuk pada operasi ini," kata McCarthy.
Hal itu ia sampaikan setelah ia dan para pemimpin militer menggelar latihan persiapan pelantikan. McCarthy mengatakan anggota Garda Nasional juga mendapat pelatihan untuk mengidentifikasi potensi ancaman dari dalam.
Garda Nasional mengerahkan 25 ribu pasukan untuk mengamankan Washington selama pelantikan presiden berlangsung. Hampir dua kali lipat dari pelantikan sebelumnya. Sementara militer rutin meninjau koneksi anggota mereka dengan kelompok ekstremis.
Pemeriksaan FBI hanya pemeriksaan tambahan dari pemantauan sebelumnya. Sejumlah pejabat mengatakan proses peninjauan sudah dilakukan sejak pekan lalu ketika pasukan Garda Nasional tiba di Washington D.C. Pejabat-pejabat tersebut membahas hal tanpa menyebutkan nama mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika