REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta, Lucky Mahendra Adi Yudha mengatakan, calon Kapolri ke depan harus merangkul seluruh elemen masyarakat dan tidak membeda-bedakan kelompok, karena berbeda kepentingan politik.
"Untuk kelompok yang selama ini dianggap kritis, Polri harus lebih persuasif dan mengayomi. Tudingan kriminalisasi ulama atau tidak berpihak terhadap umat Islam selama ini harus dijawab dengan Polri yang independen dan dekat dengan rakyat," ungkap Lucky dalam siaran di Jakarta, Senin (18/1).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri tunggal. Listyo bakal menggantikan Jenderal Idham Azis yang pensiun per 1 Februari 2021.
Lucky menganggap, sosok Listyo sebagai bisa merangkul kelompok yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah. Dia merujuk pada rekam jejak Listyo kalah menjadi Kapolda Banten yang pernah ditolak oleh sejumlah ulama. "Namun lambat laun dengan pendekatan yang tepat, hingga saat ini hubungan baik dengan Ulama tetap terjaga. Bahkan banyak Ulama Banten mendukungnya menjadi Kapolri," katanya.
Belajar dari pengalaman, menurut Lucky, Polri sebagai aparat penegak hukum selalu dibenturkan oleh segelintir kelompok dengan tudingan represif, pelanggar HAM, kriminalisasi ulama, dan anti-Islam. Tugas itu harus diatasi oleh Listyo ketika menjadi Kapolri.
"Wajar saja, sebagai alat negara, Polri bertugas menegakkan hukum dan memberikan keamanan serta ketertiban di masyarakat. Tapi, Polri ke depan bisa instropeksi diri agar lebih humanis dan mendahulukan dialog ketimbang represif," paparnya.
Perawakan Listyo yang kalem dan tenang, Lucky menyebut, semoga saja bisa mengubah citra Polri yang dianggap represif dan pelanggar HAM. Dia pun menyarankan, ke depan, jika ada aksi-aksi mahasiswa, buruh dan elemen masyarakat lain, Polri diharapkan lebih mengedepankan dialog dan cipta kondisi dengan pendekatan persuasif.
"Memang serba salah dalam menghadapi dinamika di lapangan, dimana massa aksi yang anarkis dan brutal, namun tetap saja, Polri kerap disorot jika melakukan tindakan represif. Beda halnya jika ada Anggota Polri yang mengalami kekerasan, kerap terabaikan," katanya.
Karena itu, sambung Lucky, Kapolri ke depan harus memikirkan bagaimana penanganan aksi demonstrasi, kemudian juga bagaimana menindak para pelaku kejahatan media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika