REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Seorang wanita Thailand telah dipenjara selama 43 tahun karena mengkritik keluarga kerajaan. Ini adalah hukuman terberat negara itu karena menghina monarki.

Mantan pegawai negeri sipil yang hanya dikenal sebagai Anchan itu mengunggah klip audio dari podcast di media sosial. Wanita berusia 63 tahun itu mengatakan dia hanya membagikan file audio dan tidak mengomentari kontennya.

Hukum lèse-majesté Thailand, yang melarang penghinaan apa pun terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia. Setelah jeda tiga tahun, Thailand menghidupkan kembali undang-undang kontroversial akhir tahun lalu dalam upaya untuk mengekang protes anti-pemerintah yang terjadi selama berbulan-bulan, dengan para demonstran menuntut perubahan pada monarki.

Anchan mengaku bersalah atas 29 pelanggaran terpisah dalam berbagi dan mengunggah klip di Youtube dan Facebook antara 2014 dan 2015, kata pengacaranya dilansir BBC, Rabu (20/1). Dia awalnya dijatuhi hukuman 87 tahun, tetapi hukuman ini dipotong setengah karena pengakuan bersalahnya.

Anchan termasuk di antara 14 orang yang dituduh melakukan lèse-majesté tak lama setelah junta militer merebut kekuasaan pada 2014, bersumpah untuk membasmi kritik terhadap monarki. Kelompok itu dituduh mengunggah podcast, populer di kalangan pembangkang, yang mempertanyakan akun resmi monarki. Penulis podcast hanya menjalani dua tahun penjara dan telah dibebaskan.

Persidangan diadakan secara tertutup dan bukti terhadap terdakwa dirahasiakan dengan alasan keamanan nasional. Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes. Namun gelombang baru dimulai pada Februari setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang masih baru untuk dibubarkan.

Sementara pengunjuk rasa memiliki berbagai tuntutan yang berkaitan dengan pemerintah, banyak hal benar-benar dimulai ketika pengunjuk rasa mulai mempertanyakan kekuatan monarki.

Protes termasuk tuntutan untuk mengekang kekuasaan yang baru-baru ini diperluas ke monarki dan menantang keputusan raja untuk menyatakan kekayaan kerajaan sebagai milik pribadinya, menjadikannya orang terkaya di Thailand. Itu sampai sekarang secara sengaja dipercaya untuk kemaslahatan rakyat.

Ada juga pertanyaan tentang keputusan Raja Vajiralongkorn untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok, konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand modern.

Tindakan tersebut mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negara di mana orang-orang diajari sejak lahir untuk menghormati dan mencintai monarki dan takut akan konsekuensi membicarakannya.

Definisi penghinaan terhadap monarki di Thailand tidak jelas. Kelompok hak asasi manusia mengatakan hukum lèse-majesté sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara dan menolak seruan oposisi untuk reformasi dan perubahan.

Royalis telah keluar untuk menentang demonstrasi yang dipimpin mahasiswa. Mereka mengatakan para pengunjuk rasa menginginkan penghapusan monarki, sesuatu yang mereka bantah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika