REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Komite Anti-Diskriminasi Arab-Amerika (ADC) memuji Presiden terpilih Joe Biden atas keputusan untuk membatalkan Larangan Arab dan Muslim, yang diterapkan saat kepemimpinan Trump. Larangan yang ditandatangani pada awal 2017 itu adalah yang pertama dari banyak peraturan rasis dan diskriminatif Trump.
Saat mulai menjabat pada 20 Januari, hari ini, administrasi Biden telah mampu memenuhi janji kampanye Hari 1 dengan menunjukkan arah baru pada hukum dan kebijakan imigrasi, menjauh dari kebijakan kejam Administrasi Trump.
"Sejak awal penerapan larangan kami telah berjuang setiap hari untuk penghentiannya, yang tidak dapat dilakukan tanpa dukungan Anda.
Selama empat tahun terakhir, kami telah bekerja secara langsung dengan anggota komunitas kami yang terkena dampak Ban, di rumah dan di atas kapal, dan mencoba yang terbaik untuk membantu selama masa-masa sulit dan sulit ini," tulis ADC yang dikutip di Scoop World, Rabu (20/1).
"Kami menganjurkan, mengatur, dan menggunakan sistem hukum, upaya kolektif kami dengan mitra kami telah menghasilkan momen bersejarah ini. Yakinlah, kami tidak akan berhenti berperang. Pembalikan Larangan adalah langkah pertama; kita perlu memastikan bahwa tidak ada Presiden di masa depan yang dapat menerapkan kebijakan seperti itu lagi," sambungnya.
Penerapan penuh dari pembalikan mungkin memakan waktu beberapa bulan, dan Administrasi Biden akan memiliki langkah-langkah prosedural yang harus diambil untuk memastikan bahwa semua yang terkena dampak sebelumnya memiliki jalan lain untuk membalikkan keputusan yang merugikan akibat Larangan tersebut.
ADC mendorong Administrasi Biden untuk meninjau semua kasus yang ditolak selama empat tahun terakhir dan memberikan kesempatan bagi permintaan untuk melanjutkan di bawah orde baru. Sangat penting bahwa Administrasi Biden meninjau dan memproses kasus-kasus yang macet dalam pemrosesan administratif, tulisnya.
Selain itu, ADC menyerukan kepada Administrasi Biden untuk memproses pemenang Undian Visa Keragaman dari empat tahun terakhir yang tidak diberikan visa karena Larangan tersebut.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika