REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti banyaknya anggota kepolisian yang terkesan tajam ke bawah. Ia ingin, jika Komjen Pol Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kapolri, diharapkan tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny dalam uji kelaikan dan kepatutan Cakapolri di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).
Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Sehingga penegakan hukum terdapat kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri. Ia ingin penegakan hukum tetap mengutamakan rasa humanis dan keadilan. Dengan tetap mengedepankan hak berserikat dan berpendapat masyarakat.
"Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu hak asasi. Tetap tegakkanlah aturan hukum supaya tidak ada hate speech, hoaks, jangan ada itu," ujar Benny.
Selain itu, ia mengingatkan agar Polri tetap netral dalam agenda-agenda politik yang akan datang. Agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terus meningkat.
"Tugas bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini. Utamanya dalam agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada," ujar Benny.
Jika diamanatkan menjadi Kapolri, Listyo mengatakan akan tetap mewujudkan rasa keadilan. Serta membuat Polri menjadi instansi yang lebih baik dan transparan dalam setiap kerjanya.
"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Saat ini masyarakat perlu penegakan hukum yang menegakan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Listyo Sigit.
Hal-hal tersebut akan menjadi fokus Listyo jika menjadi Kapolri nanti. Sehingga nantinya, dapat memenuhi keinginan dan harapan masyarakat di periode kepemimpinannya.
"Dengan orientasi pada kepentingan masyarakay berbasis hukum berkeadilan dan hormati HAM, serta mengawal proses demokrasi," ujar Listyo Sigit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika