REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tanda tangani 15 perintah eksekutif yang mengubah kebijakan Donald Trump. Ia juga mengambil langkah pertama dalam isu pandemi virus corona dan perubahan iklim.
Disaksikan wartawan, Biden menandatangani sejumlah perintah eksekutif di Oval Office. Usai menandatangani perintah eksekutif, memorandum, dan perintah langsung, Biden mengatakan 'tidak ada waktu yang terbuang'.
"Sejumlah perintah eksekutif yang saya tanda tangani hari ini akan membantu mengubah arah krisis Covid-19. Kami akan mengatasi perubahan iklim dalam cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan memperbaiki kesetaraan rasial dan membantu masyarakat yang terpinggirkan," kata Biden, Kamis (21/1).
"Ini semua semua hanya titik awal," tambahnya.
Pembantu presiden mengatakan Biden menandatangani perintah yang mewajibkan masker di properti pemerintah federal. Ia juga memerintahkan pembentukan kantor koordinasi penanggulangan pandemi virus corona dan memulai kembali proses penanggulangan pandemi yang terhenti karena keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Biden juga menandatangani dokumen untuk memulai proses yang membawa Negeri Paman Sam bergabung kembali ke Perjanjian Iklim Paris dan sejumlah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Termasuk mencabut kembali izin pipa minyak Keystone XL.
Presiden AS juga menandatangani sejumlah kebijakan mengenai imigrasi. Salah satunya menghentikan pembangunan tembok perbatasan dan mencabut larangan masuk bagi imigran dari negara mayoritas Muslim.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, langkah-langkah di hari pertama hanya awal dari serangkaian tindakan di masa mendatang. "Dalam beberapa hari dan pekan ke depan, kami akan mengumumkan langkah eksekutif tambahan untuk mengatasi tantangan dan memenuhi janji presiden pada rakyat Amerika," kata Psaki.
Langkah-langkah lain yang akan diambil antara lain mencabut larangan transgender bergabung dengan militer serta menghentikan pendanaan untuk program-program aborsi di luar negeri.
Di bidang ekonomi, Biden meminta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memperpanjang moratorium penggusuran hingga akhir Maret. Pemerintah Biden juga meminta Departemen Pendidikan menangguhkan tagihan utang mahasiswa hingga akhir September.
Ikuti Whatsapp Channel Republika