Kamis 21 Jan 2021 13:58 WIB

Vaksinasi Mandiri dan Harapan Jokowi Percepat Herd Immunity

Vaksinasi mandiri sejalan dengan HAM karena publik punya hak memilih vaksin.

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Petugas memasukan vaksin Covid-19 ke suntikan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta, Rabu (20/1). Selain memberikan vaksin secara gratis, pemerintah juga sedang menyiapkan rencana vaksinasi mandiri.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Rizky Suryarandika, Antara

Pemerintah menyiapkan regulasi pengadaan vaksin Covid-19 secara mandiri alias berbayar. Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, menyampaikan, regulasi vaksin mandiri yang tengah disiapkan tersebut untuk mengatur pembelian vaksin Covid-19 oleh sektor-sektor industri tertentu.

Baca Juga

“Terkait persiapan untuk akselerasi vaksin di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu,” jelas Airlangga saat konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1).

Vaksin mandiri tersebut akan dibeli oleh para pengusaha dan diberikan secara gratis kepada karyawannya. Selain itu, kata Airlangga, program vaksin mandiri ini nantinya akan menggunakan merek vaksin yang berbeda dengan vaksin gratis dari pemerintah.

“Terkait teknis akan dipersiapkan, dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dengan vaksin yang gratis,” kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga juga dipertegas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan, opsi vaksin mandiri memberi peluang perusahaan membeli Covid-19 bagi pekerjanya secara mandiri.

“Ada yang bertanya bagaimana mempercepat (vaksinasi) lagi, banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, ‘Pak bisa tidak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, opsi vaksin mandiri alias berbayar ini bisa saja diterapkan seperti rencana awal vaksinasi Covid-19. Presiden menyebut, vaksin mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda serta dilaksanakan di tempat yang berbeda.

Menurutnya, vaksin mandiri ini akan membantu pemerintah untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat guna mencegah penularan pandemi yang lebih luas lagi. “Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?” kata dia.

Presiden memang menargetkan, program vaksinasi Covid-19 bisa selesai dalam waktu kurang dari setahun. Ia mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 30 ribu vaksinator, 10 ribu puskesmas, dan tiga ribu rumah sakit yang dapat digerakkan untuk mempercepat program ini.

Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan, setiap vaksinator dapat melakukan vaksinasi terhadap 30 orang dalam sehari. Sehingga, vaksinasi ditargetkan dapat dilakukan terhadap hampir 1 juta orang dalam sehari oleh sekitar 30 ribu vaksinator.

“Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang, sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini sudah bisa kita selesaikan. Karena angka-angkanya yang saya hitung, kita bisa,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses vaksinasi. "Angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya puskesmas, tapi kita memiliki, yang setiap tahun juga melakukan imunisasi terhadap anak-anak kita," katanya.