REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung tengah melakukan pelacakan kepada orang-orang kontak erat dengan 25 orang anggota DPRD, ASN, dan pegawai DPRD Kota Bandung yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Selain itu, dilakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor DPRD Kota Bandung.
Kepala Dinkes Kota Bandung, Ahyani Raksanagara mengatakan penanganan dan pelacakan kepada orang-orang yang melakukan kontak erat dengan 25 orang tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan sesuai domisili. Selain itu, penyemprotan desinfektan dilakukan.
"(Pelacakan) dilaksanakan sesuai domisili, desinfektan dilakukan. Kegiatan diutamakan online sampai masa isolasi dan karantina," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/1).
Ia mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait orang-orang yang melakukan kontak erat apakah sudah diuji usap atau belum. Namun, ia mengungkapkan orang-orang yang melakukan kontak erat namun tidak mengalami gejala apapun untuk melakukan isolasi mandiri. "Belum ada info detail. Sesuai pedoman kontak erat tanpa gejala melakukan karantina," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Sendjaya mengatakan pada Senin (18/1) lalu telah dilaksanakan uji usap tahap dua kepada anggota dewan, staf, ASN di DPRD Kota Bandung. Salah seorang orang anggota dewan yang positif Covid-19 saat ini menjalani isolasi di rumah sakit sedangkan yang lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah.
"Betul, kemarin Senin tanggal 18 Januari kita melaksanakan swab tahap kedua untuk anggota dewan dan staf, ASN di DPRD Kota Bandung kurang lebih 25 orang terkonfirmasi positif Covid-19 berikut staf berikut juga ASN, outsourcing," ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/1).
Ia menjelaskan dari 25 orang tersebut 4 orang di antaranya merupakan anggota dewan. Sebanyak 25 orang yang terpapar tidak memiliki gejala namun hanya satu orang yang memiliki gejala.
"Alhamdulillah semua tanpa gejala hanya satu yang sekarang menjalani isolasi di rumah sakit pak Erwin, yang lain di rumah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika