REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto melakukan kunjungan kerja ke kantor BPH Migas. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka persiapan penandatanganan kerja sama (MOU) pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi melalui pipa (21/1).
Dalam kunjungan tersebut diterima langsung Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Komite BPH Migas Harry Pratoyo, Saryono Hadiwidjoyo, M Lobo Balia, dan hadir melalui zoom Ahmad Rizal, Sumihar Panjaitan, & Jugi Prajogyo.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut Sekretaris BAIS Marsda TNI Jemi Trisonjaya, Inspektur BAIS Brigjen TNI Sugiono, Dir D BAIS Marsma TNI Budi Sutriarso, Dir F BAIS Marsma M. Tawakal, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Gas Bumi BPH Migas Sentot Harijady BTP.
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa dalam sambutannya selain ucapan terima kasih kesediaan bersilaturahmi dan memperkenalkan jajaran BPH Migas yang hadir secara langsung maupun virtual, juga menjelaskan bahwa BPH Migas adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berbeda dengan BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas yang menangani bagian hulu.
Sesuai UU Migas, BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Anggarannya berdasarkan Iuran Badan Usaha Migas, walaupun ada beberapa hal menggunakan APBN. Tentunya pertemuan ini untuk melihat sisi yang penting untuk dikerjasamakan
"Pertama terkait pengawasan bersama dimana banyak penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM maupun gas melalui pipa yang ada, dimana BPH Migas memiliki PPNS untuk mengatasi penyimpangan tersebut dan yang kedua adalah pelatihan - pelatihan terkait intelijen yang dimaksud untuk meningkatkan kualitas tenaga BPH Migas terlebih untuk pengawasan terkait bbm satu harga, distribusi bbm subsidi maupun penugasan, juga gas lewat pipa." Ungkap Ifan, sapaan untuk M Fanshurullah Asa.
Selanjutnya Kepala BAIS Letjen TNI Joni Supriyanto setelah memperkenalkan diri dan yang hadir bersamanya menyampaikan bahwa, pertama menjelaskan keinginan kerjasama tidak lain untuk saling memperkuat yang diharapkan bisa mengatasi penyimpangan - penyimpangan yang ada. Lebih jauh Joni menjelaskan tugas utama BAIS menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan yang biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kepada Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan. Saat ini teknologi IT juga bagian dari ranah lingkup yang dikerjakan BAIS.
Sementara anggota Komite BPH Migas M Lobo Balia mengapresiasi rencana kerjasama ini sekaligus menyatakan optimis bahwa baru melihat judul kerja sama dengan BAIS, "Mafia migas akan mulai berfikir untuk tidak melakukan kerja-kerja menyimpangnya, oleh karena itu kerjasama ini sangat penting untuk diwujudkan," ujar Lobo.
Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjoyo menyatakan bahwa BPH Migas sebagai Pengatur punya keterbatasan karena keberadaan hanya di pusat. Saat ini masih sering terjadi penyelewengan, tentu kerja sama dengan BAIS akan meningkatkan kualitas pengawasan di lapangan.
Harry Pratoyo yang juga anggota Komite BPH Migas menyampaikan terkait pengaturan dan pengawasan, BPH Migas serba salah terkait Pertamini yang ilegal, harga tidak terkontrol, tapi satu sisi masyarakat juga terbantu. Jumlahnya bisa puluhan ribu liter perhari. Saat ini BPH Migas sudah punya rencana pengalihan Pertamini, namun masalahnya juga belum tahu detail suplai akurasi dari Pertamini, tentu kerja sama dengan BAIS diharapkan memberikan manfaat juga terkait hal ini. Kepala BAIS merespons positif dan secara prinsip akan bisa mengurai ini, agar kedepannya ada langkah solutif.
Kepala BPH Migas juga menambahkan bahwa "sampai saat ini BPH Migas tidak memiliki perwakilan di daerah, sehingga kerjasama dengan BAIS akan sangat bermanfaat, terlebih BAIS memiliki jaringan di seluruh wilayah Indonesia." Jelas Ifan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika