REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Dewan Muslim Prancis/Council of the Muslim Faith (CFCM) Prancis melontarkan kritik atas keputusan yang diambil oleh tiga organisasi Islam lain di negara tersebut. Sejumlah organisasi itu menolak menandatangani piagam nilai republik.
Ketiga organisasi yang dimaksud adalah The Faith and Practice, Committee for Coordination of Turkish Muslims in France (CCMTF), dan Milli Gorus Islamic Confederation (CMIG). Pada Rabu petang, ketiganya mengumumkan hal serupa bersama-sama.
Isi pengumuman itu, mereka tidak akan menandatangani piagam yang diusulkan pemerintah setelah serangan teroris di seluruh wilayah Eropa pada 2020 itu. Menurut CFCM, keputusan itu justru bisa berujung fatal.
"(Kelompok-kelompok ini) berisiko dianggap bertanggung jawab atas situasi perpecahan yang ada," kata Presiden CFCM Mohamed Moussaoui, seperti dikutip dari laman RT.
Sementara, ketiga organisasi punya alasan menolak menandatangani piagam. Mereka khawatir akan ada kesalahan dalam mendefinisikan campur tangan pihak asing terhadap agama dan keyakinan Islam.
Menjelaskan penolakan tersebut, mereka mengaku takut ada bagian dan formulasi tertentu dalam teks piagam. Lantas, isinya bisa melemahkan ikatan kepercayaan antara Muslim Prancis dan bangsa Prancis pada umumnya.
CFCM terdiri dari sembilan kelompok, namun sejauh ini hanya lima yang setuju untuk menandatangani piagam. Melakukan itu artinya mau bekerja sama dengan pemerintah Prancis untuk mengatasi kekhawatiran atas isu radikalisasi dan ekstremisme agama.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengusulkan piagam tersebut menjelang akhir 2020. Dia juga menerapkan tindakan keras terhadap masjid dan organisasi yang mendorong ekstremisme di seluruh negeri.
Tindakan itu diambil setelah terjadinya kasus pembunuhan seorang guru oleh ekstremis. Penyebabnya karena guru tersebut menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya, sebagai bagian dari diskusi tentang kebebasan berpendapat.
Sumber: https://www.rt.com/news/513224-france-muslim-organization-anti-extremism-charter/
Ikuti Whatsapp Channel Republika