Jumat 22 Jan 2021 16:33 WIB

Tahun Lalu, Klaim Asuransi Barang Milik Negara Rp 1,14 M

Nominal ini berasal dari nilai klaim 18 barang milik negara yang terdampak bencana.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha
Sebuah gedung pemerintah terlihat rusak parah setelah gempa dalam foto udara yang diambil dengan menggunakan drone di Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021. Jalan dan jembatan yang rusak, pemadaman listrik dan kurangnya alat berat pada hari Sabtu menghambat Indonesia tim penyelamat setelah gempa kuat dan dangkal menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka di pulau Sulawesi.
Foto: AP Photo/Abdi Latief
Sebuah gedung pemerintah terlihat rusak parah setelah gempa dalam foto udara yang diambil dengan menggunakan drone di Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia, Sabtu, 16 Januari 2021. Jalan dan jembatan yang rusak, pemadaman listrik dan kurangnya alat berat pada hari Sabtu menghambat Indonesia tim penyelamat setelah gempa kuat dan dangkal menyebabkan sejumlah orang tewas dan terluka di pulau Sulawesi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang tahun lalu, program asuransi Barang Milik Negara (BMN) telah berhasil menutupi kerugian pemerintah sebesar Rp 1,14 miliar. Nominal ini berasal dari nilai klaim 18 BMN yang terdampak bencana.

Beberapa di antara BMN tersebut adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Cibitung dan Cibinong. Mereka diketahui terdampak bencana banjir yang terjadi pada awal 2020.

Baca Juga

Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, sebagai instansi yang bertanggung jawab mengelola aset negara, DJKN terus berupaya mengembangkan langkah-langkah dalam menjaga aset negara. "Salah satunya adalah program asuransi BMN," ucapnya dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (22/1).

Setelah sederet kejadian bencana yang melanda Indonesia di pekan-pekan awal tahun ini, DJKN kembali menekankan urgensi penerapan asuransi BMN di seluruh kementerian/lembaga (K/L). Sepanjang 2021, DJKN menargetkan sebanyak 68 K/L dapat mengikutsertakan BMN yang dikuasainya dalam program asuransi BMN. Untuk itu, DJKN bersama K/L akan berupaya menggiatkan proses identifikasi risiko, pemetaan dan penetapan objek, sembari memastikan ketersediaan APBN tahun anggaran 2021.