REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menyerahkan 1.000 buku ilmu terapan ke Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bantuan buku ini untuk mendorong literasi desa.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menyerahkan bantuan tersebut ke Sekretaris Desa Pantai Bakti, Minan Usnandar. Upaya mendorong literasi desa ini untuk membangun desa berbasis data desa presisi. Data desa yang presisi dapat memberikan gambaran kondisi aktual desa.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan program pembangunan segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset. Selain itu, data juga dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
"Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (23/1).
Menurut perempuan yang akrab dipanggil Bu Risma tersebut, pendataan harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Data juga dapat digunakan memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa.
"Yang terjadi saat ini adalah banyaknya polemik data. Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan,” kata dia.
Rektor IPB Arif Satria mengatakan, data menjadi kedaulatan bangsa pada era revolusi industri 4.0. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi maka ke depan tak bisa dimungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.
Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) University Sofyan Sjaf mengatakan, konsep data presisi dapat meningkatkan pembangunan di daerah. Apalagi, pengambilan data dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB dan Desa Pantai Bakti.
“Keterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan. Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik data” kata dia.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Soleman mengatakan, data presisi yang dihasilkan IPB sangat diperlukan bagi pembangunan desa di Kabupaten Bekasi. Sebab, inti dari pembangunan adalah data dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.
“Saya melihat mahasiswa IPB banyak berkiprah dan sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kita fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah Pemkab ciptakan untuk saling mengisi,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika