REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemberian dana otonomi khusus (otsus) kepada Papua harus diperpanjang hingga dua dekade mendatang. Salah satu alasannya, untuk memberikan kesempatan kepada Papua untuk mengejar ketertinggalan mereka dibandingkan daerah lain.

Beberapa indikator penting menunjukkan, masyarakat Papua masih harus menghadapi kekurangan jika dibandingkan warga Indonesia lainnya, termasuk dari sisi kesehatan. Merujuk pada data Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Sri menyebutkan, dampak pembangunan kesehatan bagi Orang Asli Papua (OA) lebih rendah 4,23 tahun dibandingkan non-OAP.

"Kenapa kami usulkan 20 tahun lagi (dana otsus Papua, red)? Karena kami akan memberikan kesempatan lagi bagi Papua untuk mengejar karena Papua bagian dari RI," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD secara virtual, Selasa (26/1),

Di sisi lain, dampak pembangunan infrastruktur OAP lebih rendah dibandingkan non OAP. Sementara akses air minum layak 26,32 persen lebih rendah dari rata-rata nasional, akses sanitasi layak bahkan hampir 50 persen lebih rendah.

Tingkat kemiskinan OAP pun 1,7 hingga 1,9 kali lebih tinggi dibandingkan non OAP, sementara laju penurunan kemiskinannya 1,89 persen lebih lambat. Apabila kecenderungan ini tidak berubah, maka kesenjangan tingkat kemiskinan kedua kelompok akan semakin lebar ke depannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika