REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Delegasi tinggi Taliban mengunjungi Teheran, Iran, pada Selasa (26/1). Mereka hendak bertemu para pejabat negara tersebut untuk membahas proses perdamaian Afghanistan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengungkapkan delegasi Taliban dipimpin oleh wakil ketua kelompok tersebut, yakni Mullah Ghani Baradar. Menurut Khatibzadeh, mereka datang atas undangan Iran.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Taliban bakal bertemu dengan pejabat senior Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Javad Zarif dan utusan khusus Iran untuk Afghanistan Ebrahim Taherianfard.
"Kedua belah pihak akan membahas hubungan antara Teheran dan Kabul, masalah yang terkait dengan pengungsi Afghanistan di Iran, dan situasi politik serta keamanan yang berlaku di Afghanistan dan wilayah tersebut," ungkap Juru Bicara Taliban Mohammad Naeem, dikutip Anadolu Agency.
Ini adalah kunjungan resmi kedua Mullah Baradar ke Teheran dalam beberapa tahun terakhir. Dia sebelumnya telah melakukan perjalanan pada November 2019 saat melakukan pembicaraan dengan Zarif.
Belakangan ini, Iran menyuarakan dukungan agar Taliban masuk dalam struktur politik masa depan Afghanistan. Teheran pun berulang kali menyerukan penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari negara itu. Washington merupakan sekutu utama Afghanistan dalam memerangi Taliban selama hampir dua dekade terakhir.
Saat ini pembicaraan damai intra-Afghanistan masih berlangsung di Doha, Qatar. Perundingan yang telah memasuki putaran kedua itu hanya membuat sedikit kemajuan, bahkan kekerasan terus terjadi di Afghanistan.
Sebelumnya Taliban telah mencapai kesepakatan damai dengan AS. Di bawah kesepakatan tersebut, Washington setuju untuk menarik pasukannya dari Afghanistan secara gradual. Pada November tahun lalu, AS mengumumkan akan secara tajam mengurangi jumlah personel militernya di Afghanistan dari 4.500 menjadi 2.500.
Pengumuman itu muncul karena telah terjadi peningkatan kekerasan di Afghanistan. Taliban terus melakukan serangan yang menargetkan para pemimpin pemerintah, pasukan keamanan, dan warga sipil.