REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi meminta kepolisian menelusuri aliran dana asing ke FPI. Hal tersebut menyusul temuan PPATK terkait transaksi lintas negara dalam rekening milik orang-orang yang terafiliasi dengan FPI.

"Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," kata Islah dalam keterangan, Selasa (26/1).

Dia mengatakan bahwa pendanaan dalam gerakan radikal, ekstrim dan terorisme di Indonesia selalu menjadi persoalan. Lanjutnya, ketika penelusuran secara digital semakin ketat maka kelompok terorisme menggunakan jalur non-digital untuk transaksi.

Dia mengingatkan belum lama ini ada temuan uang dari kotak amal digunakan untuk mendanai kegiatan teroris. Dia mengatakan, beberapa kelompok menggunakan sirkular funding atau pencucian uang.

Uang itu, sambung dia, dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam negeri lalu diendapkan di luar negeri dan kemudian kembali ke dalam negeri. Islah kemudian memberikan contoh aksi Arab Spring yang membuat beberapa negara di Timur Tengah hancur-hancuran.

Dia mengatakan, ditengarai ada aliran dana luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat dalam upaya menghancurkan beberapa negara Arab. Dia melanjutkan, pemimpin-pemimpin di Arab yang sangat kharismatik dan disegani ditumbangkan walaupun sebenarnya negaranya makmur.

"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa mentracing itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika