REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan, saat ini demokrasi diwarnai kepentingan personal dan kelompok untuk memanfaatkan celah melakukan praktik politik dan korupsi. Hal ini berdasarkan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang semakin buruk dan terus meningkat.
"Demokrasi hanya digunakan untuk kepentingan personal maupun kelompok. Sehingga ada celah untuk mereka yang melakukan korupsi. Beberapa menteri sekarang sudah menjadi pelaku korupsi seperti mantan menteri Kelauatan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan mantan menteri Sosial, Juliari P Batubara," katanya dalam diskusi LP3ES bertajuk "Partai Politik, Politik Uang dan Kemunduran Demokrasi" secara daring pada Selasa (26/1).
Ia melanjutkan, kebanyakkan partai politik dikelola secara perorangan dan tidak memiliki idealisme, visi, dan misi yang jelas. Akibatnya, banyak yang melakukan dinasti politik dan menjadi koruptor. Hal ini, kata dia, harus diubah dan dievaluasi dimulai dari pembenahan internal partai politik.
Ia menjelaskan, pembenahan harus dimulai dari kaderisasi dalam partai. Artinya, kaderisasi ini harus ada pendidikan politik, membangun kesadaran atau budaya demokratik, dan pengedepanan kepentingan partai.
Lalu, penerapan ideologi dalam partai. Penguatan kesadaran ideologi partai maupun bangsa dapat mereduksi pragmatisme dan oportunisme. Selain itu, partai juga harus mengutamakan sistem dan aturan.
"Jadi, partai politik itu harus ada pemantapan merit sistem. Tidak hanya itu, aturan main pun harus kompatibel dengan penguatan demokrasi internal. Yang paling penting, transparansi dan partisipasi pengelolaan partai," kata dia.
Ia berharap ada kesadaran bersama dari bangsa ini untuk memperbaiki partai politik agar bisa memperkuat demokrasi yang benar. Artinya, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
"Adanya partai politik untuk membuat demokrasi semakin maju dan kuat. Namun, nyatanya dari tahun ke tahun demokrasi itu menurun dari partai politik. Sehingga masyarakat pun tidak percaya lagi dengan partai politik. Hal ini bisa diubah kalau partai politiknya memiliki visi dan misi yang jelas untuk masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika