REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG - - Menteri Kehakiman Belanda Ferd Grapperhaus mengatakan warga yang ditangkap karena kerusuhan akibat jam malam akan menghadapi tuntutan hukum. Perusuh akan segera dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan menghadapi kemungkinan hukuman penjara jika terbukti bersalah.
"Mereka tidak akan lolos begitu saja," kata Grapperhaus.
Belanda menghadapi kerusuhan sipil terburuk dalam beberapa tahun. Awalnya dipicu oleh kemarahan atas karantina yang ketat di negara itu, tetapi seruan untuk kerusuhan yang berputar-putar di media sosial. Kekerasan telah menempatkan polisi berjaga dan terkadang menyebabkan penempatan polisi militer.
Grapperhaus berbicara setelah malam ketiga kerusuhan melanda kota-kota di Belanda. Peristiwa ini menjadi bentrokan paling serius dan penjarahan toko di kota pelabuhan Rotterdam dan kota katedral selatan Den Bosch.
Grapperhaus menekankan jam malam yang dimulai pukul 21.00 sampai 04.30 adalah langkah yang diperlukan dalam memerangi virus corona. Sebanyak 184 orang ditangkap dalam kerusuhan Senin (25/1) malam dan polisi menahan lebih dari 1.700 orang karena melanggar jam malam.
Denda atas pelanggaran jam malam adalah 95 euro. Petugas di seluruh negeri juga menahan puluhan yang diduga memicu kerusuhan melalui media sosial.
Polisi mengatakan para perusuh melemparkan batu, kembang api, dan bom molotov ke petugas. “Kekerasan kriminal ini harus dihentikan,” kata Perdana Menteri Mark Rutte.
Rutte menegaskan kerusuhan tidak ada hubungannya dengan protes atau perjuangan untuk kebebasan. “Kita harus memenangkan pertempuran melawan virus bersama-sama, karena itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kebebasan kita," ujarnya.
Kerusuhan dimulai Sabtu (23/1) malam atau tepat malam pertama jam malam diberlakukan. Para pemuda di desa nelayan Urk membakar pusat pengujian virus corona. Kondisi ini meningkat secara signifikan dengan kekerasan di kota selatan Eindhoven dan ibu kotanya, Amsterdam.
Tingkat infeksi baru di Belanda telah menurun dalam beberapa pekan terakhir. Namun, pemerintah tetap melakukan karantina wilayah yang ketat dengan alasan lambatnya penurunan dan kekhawatiran varian virus baru yang lebih menular menyebar dengan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika