REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Satu area di Jalan Tol Surabaya - Gempol dilaporkan mengalami longsor, Selasa (26/1) malam. Titik longsor lebih tepatnya terjadi di KM 06+200 Jalur A (arah Gempol) ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol.
GM Representative Office 3 Jasa Marga Transjawa Tollroad (GM RO 3 JTTRD), Hendri Taufik mengatakan, kejadian diawali dengan adanya temuan penurunan yang mengakibatkan retakan pada lajur 1 di KM 06+200. Temuan ini dilaporkan pada Senin (25/01) sekitar pukul 00.00 WIB. Kondisi ini membuatnya menutup lajur 1 demi keselamatan pengendara.
Selanjutnya, Jasa Marga melakukan penanganan pada lokasi untuk menghindari penurunan dan retakan. Namun saat proses perbaikan berjalan dengan cara penguatan tanah berupa penutupan mortar, justru terjadi penurunan tanah kembali. "Sehingga perlu dilakukan penutupan pada lajur 1 dan 2 di lokasi tersebut," ucap Hendri saat dikonfirmasi Republika, Rabu (27/1).
Jasa Marga memastikan terus berkoordinasi dengan Tim Geoteknik dari ITS untuk memantau kondisi longsoran tersebut. Saat ini sedang dilakukan penanganan pertama dengan pemasangan sandbag. Proses itu dilakukan pada tepi perkerasan dan kaki longsor.
Untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi akibat kejadian longsor, Jasa Marga telah menyiapkan mitigasi risiko. Langkah tersebut berupa pengurangan kapasitas transaksi di Gerbang Tol Dupak dan Banyu Urip menyesuaikan kapasitas lajur yang masih bisa dilewati. Kemudian berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan contra flow pada bukaan terdekat, yakni KM 5+600 sampai KM 09+000.
"Untuk memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan, Jasa Marga juga melakukan sosialisasi kejadian ini melalui Variable Message Sign ( VMS) di Ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol," ungkap Hendri.
Hendri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya penanganan longsor. Dia mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki tol. Kemudian tetap waspada dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika