REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tiga orang sumber mengatakan pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menghentikan sementara izin baru pengeboran minyak dan gas di tanah federal AS. Pada Rabu (27/1) para sumber menambahkan Biden juga akan memerintahkan sepertiga lahan pemerintah federal dilestarikan untuk dekade berikutnya.
Pengumuman ini akan menjadi langkah kedua Biden untuk mengatasi perubahan iklim. Kebijakan utama presiden AS yang baru itu dalam yang bertolak belakang dari Donald Trump yang berambisi memaksimalkan produksi minyak, gas, dan batu bara AS.
Selama kampanye, Biden berjanji akan melarang pengeboran minyak dan gas yang baru. Pekan lalu Departemen Dalam Negeri mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara izin pengeboran selama 60 hari. Pemerintahan Biden ingin meninjau lebih dahulu kebijakan ini sebelum menerapkan larangan permanen.
Perintah ini berdampak besar pada sebagian besar lahan di negara-negara bagian Barat seperti pengeboran lepas pantai yang kebanyakan terletak di Teluk Meksiko. Para sumber mengatakan tanah-tanah suku pribumi yang memiliki cadangan minyak dan gas yang besar tidak masuk dalam perintah Departemen Dalam Negeri dan perintah eksekutif Biden nantinya.
Para sumber menekankan perintah yang akan disampaikan Biden berdampak pada aktivitas izin sewa pemakaian tanah federal. Tidak menutup kemungkinan pemerintah dapat memberikan izin pengeboran pada mereka yang mendapat izin melalui lelang beberapa hari sebelum Trump turun.
Juru bicara Gedung Putih belum merespons permintaan komentar. Berdasarkan memo pekan lalu, Biden juga akan mengumumkan perintah eksekutif yang meningkatkan penggunaan klimatologi dalam proses pembuatan kebijakan. Ia juga akan mengumumkan pertemuan perubahan iklim internasional April mendatang.
Biden juga akan menandatangani perintah eksekutif yang melindungi keluarga pendapatan rendah dan masyarakat minoritas dari polusi, mengarahkan 40 persen investasi energi bersih ke permukiman pendapatan rendah, dan membentuk gugus tugas perubahan iklim Gedung Putih. Dua sumber mengatakan Biden juga akan mendirikan kantor perubahan iklim di Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat.
Menghentikan izin baru pengeboran di lahan pemerintah federal menjadi sasaran empuk pemerintah baru untuk mengatasi perubahan iklim. Lahan dan sumber daya air pemerintah federal memproduksi seperempat minyak dan gas nasional dan juga bertanggung jawab atas seperempat emisi gas rumah kaca.
Namun upaya itu juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan finansial bagi negara-negara bagian yang mengandalkan program sewa lahan federal sebagai pendapatannya. Termasuk Negara Bagian New Mexico yang diperintah Partai Demokrat yang selama tiga tahun terakhir mendapatkan 2,5 miliar dolar AS dari sewa lahan pengeboran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika