REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang yang ditetapkan pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Jabar menyampaikan, Uu Ruzhanul Ulum, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang ditetapkan pemerintah pusat harus di dukung karena pasti tak terlepas dari pertimbangan para ahli. "Wakaf ini solusi dan alternatif pendapatan negara selain pajak," ujar Uu kepada saat dihubungi Republika, Rabu (27/1).

Uu mengatakan, kalau gerakan dibuat oleh pemerintah biasanya akan sukses. Hal itu, sudah terjadi di Jabar. Misalnya zakat sebelum dikelola pemerintah di Jabar, yang diperoleh tidak sampai ratusan miliar. 

Dengan adanya Baznas, penghimpunan zakat di Jabar mencapai Rp 980 miliar per tahun. "Itu pun belum maksimal penarikannya. Karena kalau penarikannya maksimal bisa potensinya bisa mencapai Rp 70 triliun," ungkap Uu.

Menurut Uu, penghimpunan zakat di Jabar kalau potensinya digenjot bisa dua kali lipat APBD Jabar. Namun, target penghimpunan wakaf bisa diperoleh secara bertahap. 

Uu sangat mendukung penghimpunan wakaf oleh negara selama tak ada peraturan yang dilanggar dalam masalah keagamaan. Karena wakaf ini bersangkutan dengan urusan akhirat.

Menurut Uu, Pemprov Jabar akan semakin memperkuat imbauan dan arahan tentang wakaf. Sebab, wakaf berbeda dengan zakat yang ada unsur kewajibannya. Zakat masuk dalam salah satu rukun Islam dan bisa dihitung potensinya.

"Wakaf ini tidak menjadi kewajiban jadi uang yang dikumpulkan bisa kurang atau lebih dari zakat. Saya sendiri, ingin penghimpunan wakaf lebih besar lagi karena wakaf tak terbatas," kata dia.

Jadi, kata Uu, pewakaf bisa saja mewakafkan Rp 100 juta hingga Rp 1 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika