REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai rencana Kementerian Agama membuat pertemuan dialog antar organisasi kemasyarakatan Islam merupakan langkah yang baik untuk direalisasikan. Namun demikian ia berharap pertemuan dan dialog yang digagas Kemenag itu dapat dihadiri oleh seluruh organisasi islam.
"Itu ide Menag yang bagus. Tapi pertemuan atau dialog ormas-ormas Islam itu sebaiknya 'all inclusive' -mencakup semua ormas, termasuk yang selama ini menyempal, yang selama ini diabaikan. Jadi tidak hanya ormas mainstream seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain yang terwakili juga di MUI," kata Prof Azyumardi Azra kepada Republika pada Kamis (28/1).
Kehadiran seluruh ormas Islam dalam pertemuan dan dialog itu dinilai sangat penting. Sebab menurut Prof. Azyumardi pertemuan dan dialog itu akan dapat membuat saling pengertian di antara ormas Islam.
"Dengan begitu bisa dibangun saling pengertian atau tasamuh di antara ormas-ormas Islam. Peran ormas Islam tidak hanya dakwah, pendidikan dan pelayanan sosial, tapi sekarang harus menjadi kekuatan masyarakat sipil atau masyarakat madani untuk menjadi kekuatan check and balanced terhadap pemerintah yang cenderung kian autoritarian yang merugikan umat Islam khusus," kataya.
Sebelumnya Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa Kemenag siap untuk memfasilitasi pertemuan berkala antar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam. Hal ini diharapkan dapat merawat kembali ukhuwah Islamiyah di bumi nusantara. Rencana itu disampaikan Menag saat menerima kunjungan jajaran pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Rabu (27/1) kemarin.
Ia menuturkan pertemuan antar ormas Islam tersebut tidak perlu dalam bentuk kegiatan formal. Pertemuan itu bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan santai, tetapi penuh dengan suasana keakraban. Menag mencontohkan pertemuan bisa dimulai dengan menggelar coffee morning dalam rangka menjalin dan merajut semangat ukuwah Islamiyah sesana Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika