REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawrakatan Rakyat (MPR), Syarief Hasan, meminta pemerintah untuk siap siaga di perairan Natuna Utara, yang menjadi wilayah paling ujung Indonesia. Hal itu karena Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, yang sedang diperseterukan antara China, Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara lain.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, perhatian pemerintah sangat penting karena perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang harus dipertahankan. "Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/1).

Dia menjelaskan, jika kondisi itu terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut China Selatan. Sehingga Indonesia harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya.

Syarief menyebutkan, perseteruan itu tidak boleh dianggap remeh karena China membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus (Nine Dash Line). Padahal, kata dia, klaim itu koordinatnya tidak pernah diketahui, yang menyebabkan AS dan Inggris juga turut ikut campur. "Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal."

Dia pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator dan Indonesia bisa mengambil peran sebagai leader dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan. Menurut Syarief, ASEAN sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Luat China Selatan, harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini.

Syarief pun mendorong agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy. Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika