REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh akan mengirim lebih dari 1.700 pengungsi Rohingya ke pulau terpencil di Teluk Benggala pada Sabtu (30/1), meskipun ada kekhawatiran tentang risiko badai dan banjir yang melanda lokasi tersebut. Pemindahan tersebut akan menambah sekitar 3.500 pengungsi Rohingya dari Myanmar yang telah dikirim Bangladesh ke Pulau Bhasan Char sejak awal Desember, dari kamp-kamp di Cox's Bazar.

"Hari ini kami memperkirakan 1.700 lebih orang akan tiba di sini," kata Komodor Abdullah Al Mamun Chowdhury, petugas yang bertanggung jawab di pulau itu, kepada Reuters melalui telepon, Jumat.

Lebih banyak pengungsi Rohingya yang secara sukarela pindah ke pulau itu dipindahkan ke kota pelabuhan terdekat Chittagong dari kamp. "Besok mereka akan dipindahkan ke Bhasan Char. Jumlah keseluruhan kami perkirakan lebih dari 3.000 orang," kata Chowdhury.

Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang lari menyelamatkan diri dari kekerasan di Myanmar --negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, tidak diizinkan keluar dari pulau itu tanpa izin dari pemerintah.

Bangladesh mengatakan relokasi itu dilakukan secara sukarela, tetapi beberapa kelompok pertama, yang dikirim pada Desember, berbicara tentang adanya pemaksaan. Pemerintah Bangladesh juga mengatakan kepadatan yang berlebihan di kamp-kamp di distrik Cox's Bazar memicu kejahatan. Sementara upaya untuk mengembalikan mereka ke Myanmar gagal.

"Pilihan apa yang kami punya? Berapa lama kami bisa hidup di kamp-kamp yang padat di bawah terpal?" tanya Mohammed Ibrahim (25) dalam perjalanan ke pulau itu, tempat beberapa kerabatnya telah dipindahkan.

"Ini tidak akan berhasil, cara komunitas internasional menangani krisis kami," Ibrahim menambahkan.

Bangladesh juga telah menepis kekhawatiran soal kemungkinan banjir di pulau itu. Otoritas beralasan sudah ada pembangunan tanggul sepanjang 12 kilometer dengan tinggi dua meter, selain perumahan untuk 100.000 orang, rumah sakit, dan pusat pemantauan angin topan.

Pemindahan itu telah menuai kritik karena keengganan Bangladesh untuk berkonsultasi dengan badan bantuan, termasuk badan pengungsi PBB.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan badan tersebut belum diizinkan untuk mengevaluasi keselamatan dan keberlanjutan kehidupan di pulau itu. "Kami berharap dapat melanjutkan dialog konstruktif dengan pemerintah mengenai proyek Bhasan Char, termasuk penilaian teknis dan perlindungan PBB yang diusulkan," kata badan itu melalui surat elektronik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika