REPUBLIKA.CO.ID, BERN -- Swiss akan mengadakan referendum pada 7 Maret mendatang terkait apakah akan melarang penutup wajah penuh seperti burqa dan niqab. Berdasarkan sistem demokrasi langsung Swiss, setiap proposal mengubah konstitusi akan mendapatkan suara populer jika pendukung mengumpulkan lebih dari 100 ribu tanda tangan.

Kanton Swiss St Gallen dan Ticino telah melarang penutup wajah, seperti cadar dan sejenisnya, dalam pemungutan suara regional. Tetapi pemerintah Swiss mengatakan larangan konstitusional nasional itu merupakan ide yang buruk dan akan merugikan pariwisata.

"Sangat sedikit orang di Swiss yang memakai penutup wajah penuh. Larangan nasional akan merusak kedaulatan kanton, merusak pariwisata, dan tidak membantu kelompok wanita tertentu," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari 5 Pillars, Ahad (31/1).

Pemerintah dalam pernyataan tersebut menambahkan, kebanyakan wanita yang memakai penutup wajah penuh adalah turis dan hanya menghabiskan waktu singkat di negara itu. Anggota sayap kanan Partai Rakyat Swiss (SVP) disebut ada di balik ide proposal perubahan konstitusi tersebut.

Sebab, partai tersebut juga ada di balik kebijakan pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss pada 2009. Saat itu proposal pelarangan menara masjid disetujui hampir 60 persen pemilih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika