REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Direktur Advokasi Human Rights Watch Asia, John Sifton tidak terkejut dengan kabar kudeta militer Myanmar. Ia mengatakan, selama berpuluh-puluh tahun, junta militer Myanmar tidak pernah benar-benar melepaskan cengkraman politiknya.

"Sejak awal mereka tidak pernah benar-benar tunduk pada kekuasaan sipil, sehingga peristiwa hari ini dalam beberapa arti tertentu hanya mengungkapkan realita politik yang sudah ada," kata Sifton, Senin (1/2).

Juru bicara partai pemerintah National League for Democracy mengatakan, dini hari tadi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya ditahan militer. Langkah itu terjadi beberapa hari setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang berkuasa.

Sebelumnya sudah dikhawatirkan ketegangan itu akan memicu kudeta militer yang menuduh pemilu baru-baru ini dicurangi. Pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies, Murray Hiebert mengatakan pada Jumat (29/1) lalu Amerika Serikat (AS) baru saja bergabung dengan negara-negara lain meminta militer tidak melancarkan ancaman kudeta.

"China akan membela Myanmar seperti yang mereka lakukan ketika militer mengusir orang-orang Rohingya," katanya.

Baca juga : Konsekuensi Kudeta Militer Myanmar akan Mengerikan

"Pemerintahan (Presiden AS Joe) Biden sudah mengatakan mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, tapi petinggi militer Myanmar sudah diberi sanksi, sehingga belum dapat diketahui langkah konkret apa yang dapat AS lakukan dengan cepat," tambahnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika