REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Militer Myanmar mengingatkan para misi diplomatik asing di negara tersebut untuk tidak membuat asumsi yang tidak beralasan. Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan pada Ahad (31/1), sebelum penangkapan para pemimpin berkuasa.
"Militer akan melakukan segala kemungkinan untuk mematuhi norma demokrasi pemilihan yang bebas dan adil, sebagaimana ditetapkan oleh Konstitusi 2008, perdamaian abadi, dan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif bagi rakyat Myanmar," kata Militer dalam pernyataannya Ahad, dikutip laman Strait Times, Senin (1/2).
Pekan lalu, tank dikerahkan di beberapa jalan di kota-kota Myanmar. Demonstrasi promiliter telah terjadi di beberapa kota menjelang pertemuan parlemen yang direncanakan hari ini, Senin. Militer pada Selasa pekan lalu mengatakan, akan mengambil tindakan terhadap hasil pemilihan.
Ketika ditanya apakah mereka merencanakan kudeta, seorang juru bicara militer menolak untuk mengesampingkannya. Pernyataan pada Ahad itu tidak secara langsung membahas masalah tindakan atau kudeta semacam itu.
Setelah tindakan militer pekan lalu, belasan negara kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat dan delegasi Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama pada Jumat (29/1) pekan lalu. Mereka memperingatkan terhadap setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.
Baca juga : Islam Agama Transnasional, Impor, dan Arogan?
Negara-negara itu juga mendesak Myanmar untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam paduan suara keprihatinan internasional tentang kemungkinan kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika