REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS), Australia, dan negara-negara lain prihatin dengan laporan kudeta militer Myanmar. Mereka mendesak Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw menghormati supremasi hukum.

"Amerika Serikat khawatir dengan laporan militer Burma (Myanmar) mengambil langkah-langkah yang merusak transisi demokrasi, termasuk menangkap State Counsellor Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam pernyataan Washington, Senin (1/2).

Ia mengatakan, saat ini, Presiden AS Joe Biden sedang mendapat arahan mengenai perkembangan situasi di Myanmar. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mendesak militer Myanmar untuk segera membebaskan Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya.

"Kami sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Majelis Nasional dengan damai, konsisten dengan hasil pemilihan umum November 2020," kata Payne.