REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong peran perguruan tinggi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ma'ruf mengatakan, ini karena tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia, yang merupakan salah satu kreteria SDM unggul, bukan terbaik di ASEAN.
Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Databook 2020, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada di bawah rata-rata tingkat produkvitas tenaga kerja enam negara ASEAN terbesar.
"Posisi produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia," kata Ma'ruf, Senin (1/2).
Ma'ruf menjelaskan, produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 23.900 dolar AS atau hanya seperlima dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja 149.100 dolar AS. Sementara, jika dibandingkan Malaysia, Indonesia masih terpaut jauh dengan produktivitas per pekerja sebesar 55.400 dolar AS atau lebih dari dua kali lipat Indonesia.
"Dari data di atas, upaya meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus terus dipacu," katanya.
Karena itu, Ma'ruf berharap peran perguruan tinggi dalam meningkatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ma'ruf menekankan, SDM unggul merupakan kunci, tidak saja dalam hal ketahanan energi, tetapi juga penting memenangkan persaingan global.
Selain itu, SDM unggul adalah yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat berkompetisi, cinta Tanah Air, dan berakhlak mulia, berakhlakul karimah.
"Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus Universitas Pertamina ini. Dalam mengembangkan SDM unggul, Universitas Pertamina sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif bukan hanya sebagai agen pendidikan, tetapi juga agen penelitian dan pengembangan, serta agen transfer budaya dan teknologi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika