REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mahsir Ramadhan, Kamran Dikarma, Fergi Nadira, Lintar Satria, Antara
Masyarakat Myanmar diminta oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) untuk melawan kudeta militer. Seruan yang dikeluarkan olen akun Facebook resmi milik NLD itu pada Senin (1/2) juga menerbitkan pernyataan atas nama Aung San Suu Kyi yang meminta masyarakat melakukan aksi protes.
Pernyataan NDL dibuat sebelum kudeta terjadi pada pagi ini. Reuters belum dapat menghubungi pejabat partai NLD untuk dimintai komentar.
Suu Kyi tidak terlihat di hadapan publik sejak ditangkap dalam penggerebekan pada Senin dini hari bersama sejumlah tokoh dan aktivis partai penting lainnya. "Aksi militer merupakan tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," bunyi pernyataan tersebut, yang mengatasnamakan Suu Kyi, tanpa disertai tanda tangannya.
"Saya meminta masyarakat untuk tidak menerima ini, untuk bertindak dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer."
Pernyataan itu dikeluarkan oleh pimpinan partai Win Htein, yang dalam catatan tulisan tangan di bagian bawah menekankan bahwa pernyataan itu asli sekaligus mencerminkan permintaan Suu Kyi. "Saya bersumpah bahwa permintaan untuk rakyat ini adalah pernyataan asli dari Aung San Suu Kyi," tulis Win Htein. Reuters juga belum bisa menghubungi Htein untuk konfirmasi.
Pascaperebutan kekuasaan Aung San Suu Kyi oleh pihak militer Myanmar terjadi gangguan sinyal dan gangguan konektivitas internet. Berdasarkan pemantauan NetBlocks dan layanan lainnya, konektivitas internet turun drastis. Khususnya, saat militer Myanmar mulai mengambil posisi di balai kota Yangon dan benteng NLD. Gangguan tersebut juga dikeluhkan penduduk sekitar.
Mengutip Ynet News, militer mengatakan telah melakukan penahanan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu. Mereka juga langsung menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer, Min Aung Hlaing, dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun. Namun demikian, juru bicara militer belum merespons klarifikasi dari media.
Tak hanya internet, saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon juga tidak dapat dihubungi. Bahkan, TV negara mati beberapa jam sebelum parlemen seharusnya duduk untuk pertama kalinya sejak kemenangan pemilihan umum NLD pada November lalu.
Penangkapan Suu Kyi menuai respons dunia dan organisasi internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengecam keras penahanan Aung San Suu Kyi. "(PBB) mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar," kata seorang juru bicara PBB Ahad waktu setempat.
Terpisah, Gedung Putih mengatakan, Presiden Joe Biden telah diberitahu tentang penangkapan Suu Kyi. "Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.
Lebih jauh, pemerintah Australia mengatakan, pihaknya sangat prihatin atas laporan jika militer Myanmar sekali lagi berusaha untuk menguasai Myanmar. Jepang juga menyerukan pembebasan segera para pemimpin yang ditahan secara tidak sah. Untuk saat ini, Jepang mengatakan sedang mengamati situasi. Tidak ada rencana untuk memulangkan warga negara Jepang dari Myanmar untuk saat ini.
Sedang Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri menyusul kudeta militer. Dalam pernyataan melalui Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.
"Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN," ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Prinsip-prinsip tersebut diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Dalam hal ini Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tutup pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika