Senin 01 Feb 2021 18:19 WIB

Amnesty Pertanyakan Militer Myanmar Tangkap Suu Kyi

Amnesty International meminta militer Myanmar bebaskan Aung San Suu Kyi

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini
Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kanan) dan Menteri Luar Negeri Myanmar dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi (kiri) tiba di Bandara Internasional Naypyitaw di Naypyitaw, Myanmar, 06 Mei 2016 (diterbitkan kembali 01 Februari 2021). Menurut laporan media, tentara Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menangkap politisi terkemuka atas tuduhan penipuan dalam pemilihan demokratis Novemeber.
Foto: EPA-EFE/HEIN HTET
Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kanan) dan Menteri Luar Negeri Myanmar dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi (kiri) tiba di Bandara Internasional Naypyitaw di Naypyitaw, Myanmar, 06 Mei 2016 (diterbitkan kembali 01 Februari 2021). Menurut laporan media, tentara Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menangkap politisi terkemuka atas tuduhan penipuan dalam pemilihan demokratis Novemeber.

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty Internasional Ming Yu Hah mengatakan, penangkapan Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya oleh militer sangat mengkhawatirkan. Ming Yu Hah meminta agar pemimpin de facto Myanmar tersebut segera dibebaskan. 

“Militer Myanmar harus mengklarifikasi atas dasar hukum apa mereka ditahan. Mereka juga harus menjamin bahwa hak-hak mereka yang ditangkap dihormati sepenuhnya, termasuk terhadap perlakuan buruk, dan bahwa mereka memiliki akses ke pengacara pilihan mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka harus memastikan keberadaan mereka dan memberi mereka akses ke perawatan medis," ujar Ming Yu Hah dalam siaran pers, Senin (1/2).

Baca Juga

Menurut Ming Yu Hah penangkapan aktivis politik terkemuka dan pembela hak asasi manusia secara bersamaan mengirimkan pesan mengerikan bahwa, otoritas militer tidak akan mentolerir perbedaan pendapat apa pun di tengah peristiwa yang sedang berlangsung. Kudeta dan tindakan keras militer sebelumnya di Myanmar telah menyebabkan kekerasan skala besar dan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan. 

"Kami mendesak angkatan bersenjata untuk menahan diri, mematuhi hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter dan agar tugas penegakan hukum dapat sepenuhnya dilanjutkan oleh kepolisian pada kesempatan sedini mungkin," ujar Ming Yu Hah.

Sebelumnya koneksi data internet seluler dan layanan telepon dilaporkan mengalami gangguan di Yangon. Para penduduk mengeluhkan tidak dapat mengakses ke internet dan telepon beberapa jam setelah Suu Kyi dan tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditahan. 

Baca juga : Militer Myanmar Serahkan Kekuasaan Setelah Masa Darurat Usai

Ming Yu Hah mengatakan, pemadaman telekomunikasi dapat menimbulkan ancaman lebih bagi penduduk pada waktu yang tidak menentu, terutama saat Myanmar berperang dalam pandemi dan konflik internal melawan kelompok bersenjata. Hal ini menempatkan warga sipil dalam risiko di beberapa negara bagian. 

"Sangat penting bahwa layanan telepon dan internet segera dipulihkan," ujar Ming Yu Hah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement