REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI DAW -- Militer Myanmar mengatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang pemilu setelah masa darurat selama satu tahun usai. Hal itu diumumkan beberapa jam setelah mereka melakukan kudeta.
"Kami akan melakukan demokrasi multi-partai nyata, dengan keseimbangan dan keadilan penuh," kata militer Myanmar dalam sebuah unggahan di akun Facebook-nya, Senin (1/2).
Ia pun mengungkapkan bahwa kekuasaan akan dialihkan setelah "menggelar pemilu yang bebas dan adil serta periode ketentuan darurat selesai". Pada Senin dini hari, penasihat negara sekaligus pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi ditangkap militer Myanmar. Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa pejabat lainnya turut ditahan.
Penangkapan mereka dilakukan menjelang penyelenggaraan sesi sidang parlemen baru Myanmar. Sebelumnya militer memang sudah mengancam akan melancarkan kudeta saat parlemen baru bersidang. Hal itu karena mereka menuding ada kecurangan dalam pemilu yang diselenggarakan pada November tahun lalu.
Dalam pemilu tersebut, NLD memperoleh 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Tapi berdasarkan konstitusi yang dirancang tahun 2008, militer harus menguasai 25 persen kursi di parlemen.
Baca juga : Kudeta Myanmar tak Mengejutkan, Militer Ingin Terus Berkuasa
Ikuti Whatsapp Channel Republika