Senin 01 Feb 2021 19:13 WIB

Pembajakan Demokrat dan Pesan SBY Soal Politik Bermoral

Langkah AHY umumkan pembajakan tepat, agar tak bernasib seperti Partai Berkarya.

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada upaya melakukan pembajakan kepemimpinan partainya. Salah satu pelakunya diduga berasal dari lingkungan dalam Istana.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Zainur Mahsir Ramadhan, Febrianto Adi Saputro

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, hari ini menyampaikan pernyataan yang menyebut ada sosok di lingkungan dekat Presiden Joko Widodo yang hendak mengambil alih Partai Demokrat. Tanpa menyebut nama, Agus atau populer dengan sebutan AHY mengatakan manuver politik tersebut diduga juga dilakukan oleh sosok dari dalam partainya sendiri.

Baca Juga

Sebelum pengumuman politik AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bercicit di akun Twitternya. SBY menyinggung ihwal kekuasaan politik.

"Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral dan lebih beradab," cicit SBY yang dikutip Senin (1/2).

Kemudian ia menyebut bahwa ada tiga golongan manusia, yakni baik, buruk, dan jelek. Jika tidak bisa menjadi manusia baik, setidaknya tidak menjadi manusia yang jelek.

"Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly"," cicit SBY.

Dalam keterangan pers di hadapan wartawan, AHY mengatakan ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Demokrat secara inkonstitusional itu bisa terjadi pada partai mana pun. Sehingga, kasus di Demokrat saat ini dinilainya bisa menjadi pembelajaran.

AHY mengklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. "Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar AHY.

Menurut AHY setidaknya ada lima orang pelaku gerakan manuver politik tersebut. Mereka adalah satu orang kader aktif Demokrat. Satu lainnya adalah kader yang tidak aktif selama enam tahun terakhir

Lalu, satu mantan kader yang yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi. Satu lainnya merupakan mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.

"Sedangkan satunya adalah non kader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo," tambah dia.

Dia mengaku, sejak 10 hari yang lalu telah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Demokrat. Khususnya, mengenai gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader hingga pihak luar Demokrat.

Pihak-pihak tersebut, kata dia telah mencoba berkomunikasi dengan kader-kader lainnya. Tujuannya, untuk mengganti pimpinan Demokrat secara paksa melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Tetapi, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan tegas menolak saat dihubungi," jelasnya.

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, AHY melanjutkan, pelaksanaan KLB menargetkan 360 pemegang suara. Mereka, disebutnya harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka merasa telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ucapnya.

AHY menambahkan, pihak Demokrat merasa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pejabat negara yang mendapat kepercayaan rakyat. Namun, keterangan, kesaksian dan testimoni ia tegaskan memang menyebutkan hal-hal demikian.