REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Organisasi pembela demokrasi Asia Democracy Network (ADN) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Sanksi perlu dijatuhkan menyusul kudeta terhadap pemerintahan demokratis dan penangkapan para pemimpinnya, Senin.

"Kami berharap DK-PBB segera menggelar pertemuan dan menjatuhkan sanksi terhadap Tatmadaw (sebutan militer Myanmar, red)," kata Asia Democracy Network melalui pernyataan tertulis, Senin (1/2).

ADN adalah jaringan warga sipil yang misinya membela dan melindungi demokrasi di negara-negara Asia. Tidak hanya DK-PBB, ADN juga meminta PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersikap lebih aktif membantu penyelesaian masalah pada masyarakat yang baru saja membangun pemerintahan sipil yang demokratis.

Asia Democracy Network juga mengajak komunitas internasional, termasuk negara-negara pro demokrasi untuk ikut bersuara dan bertindak membantu warga Myanmar mengembalikan kembali pemerintahan demokratis. "Komunitas internasional harus memastikan Myanmar akan kembali ke jalur demokrasi dan tidak lagi tunduk pada hari-hari gelap kekuasaan militer," kataADN.

Jaringan aktivis demokrasi itu menyebut kudeta militer membatalkan upaya warga Myanmar membangun pemerintahan sipil yang baru terbentuk pada 2015. Ini mengingat sebelum itu Myanmar dikendalikan oleh junta militer selama hampir 50 tahun.

Baca juga : Cak Nun Bicara Abu Janda, Abu Duda, Abu Rokok

Tentara pada Senin pagi melancarkan kudeta terhadap Pemerintah Myanmar dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah politisi partai pemenang pemilihan umum Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan beberapa aktivis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika