REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa sosok Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan partainya. Alasannya, untuk kepentingan pencalonan presiden pada 2024.
"Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Herzaky lewat keterangan resminya, Senin (1/2).
Nama Moeldoko disampaikan setelah pihaknya mendapat pengakuan dan kesaksian dari penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Demokrat mendapatkannya dari pimpinan tingkat pusat maupun daerah partainya.
"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana atau biru melawan merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky.
Partai Demokrat telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Isinya untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait Moeldoko. "Kami sebenarnya menunggu respon Bapak Presiden terkait surat kami kepada Bapak Presiden. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami," ujarnya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika