REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Partai Komunis China, Yang Jiechi meminta Beijing dan Washington memperbaiki kembali hubungan ke jalur yang semestinya. Yang Jiechi berbicara tentang hubungan China-Amerika Serikat (AS) sejak Presiden Joe Biden menjabat dalam sebuah forum yang digelar secara daring oleh Komite Nasional Hubungan AS-China, Selasa (2/2).
Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, hubungan AS dengan China jatuh ke titik terendah sejak pembentukan hubungan diplomatik pada 1979. Kedua belah pihak berselisih mengenai berbagai masalah mulai dari perdagangan dan teknologi hingga Hong Kong, Taiwan dan Xinjiang, dan Laut China Selatan. Yang menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menahan perkembangan China.
"Amerika Serikat (AS) harus berhenti mencampuri masalah di Hong Kong, Tibet, Xinjiang, dan masalah lain terkait integritas dan kedaulatan wilayah Cina," kata Yang, mendefinisikan ini sebagai masalah yang menyangkut kepentingan inti dan martabat nasional China.
Yang megatakan, China tidak pernah mencampuri urusan internal AS, termasuk soal pemilu. Oleh karena itu dia meminta agar AS berhenti mencampuri urusan domestik China. Selain itu, Yang juga mendesak pemerintahan Presiden Biden agar tidak menyalahgunakan konsep keamanan nasional dalam perdagangan.
"Kami di China berharap bahwa AS akan bangkit dari mentalitas ketinggalan zaman dari persaingan zero-sum, major-power dan bekerja sama dengan China untuk menjaga hubungan di jalur yang benar," ujar Yang.
Yang menegaskan kembali bahwa China siap bekerja sama dengan AS untuk memajukan hubungan yang tanpa konflik, tidak ada konfrontasi, saling menghormati, dan kerja sama win-win. Yang memiliki posisi yang sangat dihormati dan berpengaruh di Partai Komunis. Dia memiliki pengaruh lebih besar ketimbang menteri luar negeri dalam urusan kebijakan eksternal.
Dalam pidatonya, Yang menyebut kata "kerja sama" sebanyak 24 kali. Dia menyarankan agar perusahaan AS mendapatkan keuntungan sekitar 22 triliun dolar AS untuk ekspor ke China dalam dekade mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika