REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam memutuskan kebijakan PPKM selanjutnya. Ariza menyebut, Pemprov DKI Jakarta juga menyerahkan menyerahkan kepada pakar atau ahli terkait lanjutan kebijakan itu.

Untuk diketahui, Pemprov DKI mulai menerapkan kebijakan PPKM pertama sejak tanggal 11-25 Januari 2021 untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Ibu Kota dan mobilitas masyarakat. Kebijakan itu kemudian diperpanjang selama dua pekan, dan akan berakhir pada 8 Februari. 2021."Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyerahkan kepada ahli terkait PPKM ke depan, PPKM ke tiga baiknya gimana," kata Ariza, Selasa (2/2).

Meski sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pelaksanaan PPKM tidak efektif menekan angka kasus Covid-19, tapi menurut Ariza kebijakan ini tetap memiliki dampak yang baik terhadap penanganan virus corona di sejumlah daerah. 

Sebab, jelas dia, PPKM ini memberikan keseragaman kebijakan dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di seluruh Pulau Jawa dan Bali. 

"PPKM ini ada baiknya, kenapa? Jadi dengan PPKM atau PSBB Tansisi ini kebijakan baik itu ada keseragaman, kesamaan dari provinsi. Ini sangat baik juga substansi materi dari PPKM itu disamakan tidak hanya di Jakarta dan Bodetabek tapi Jawa dan Bali," jelas dia.

Ariza menuturkan, Pemprov DKI Jakarta pun berharap ke depannya dari kebijakan PPKM ini pemerintah pusah juga mampu meningkatkan fasilitas kesehatan di sekitar Bodetabek. Bahkan peningkatan fasilitas itu diharapkan dapat menjangkau hingga di seluruh Pulau Jawa dan Bali."Dengan adanya peningkatan fasilitas membantu percepatan, pencegahan dan penanganan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika