Selasa 02 Feb 2021 18:16 WIB

Demokrat Singgung Pihak yang Mabuk Kekuasaan

Kudeta itu dapat menjadi tanda turunnya demokrasi. 

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyayangkan adanya pihak yang berusaha mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat. Apalagi, tudingan ini, menyangkut orang di lingkar Presiden Joko Widodo, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Tolong kalau berdemokrasi dengan cara-cara yang baiklah, seperti yang Pak SBY sampaikan. Kalau misalnya punya kekuasaan atau mabuk kekuasaan ya jangan berlebihan," ujar Herzaky dalam sebuah diskusi, Selasa (2/2).

Menurutnya, jika benar ada oknum di lingkar pemerintahan yang berusaha melakukan kudeta, itu dapat menjadi tanda turunnya demokrasi. Sebab, pihak-pihak yang berseberangan dibungkam suaranya.

"Yang mengaku Pancasilais, sangat Indonesia, tolong kita sama-sama berikanlah ruang buat perbedaan. Jangan melihat ada berbeda, apalagi kayaknya baik apalagi bagus dan didukung rakyat," ujar Herzaky.

Di samping itu, dia menyebut, bahwa surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah dibaca oleh Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum menerima balasan atau klarifikasi darinya.

"Jadi tolong, yang bisa kita lakukan apa? Kita lakukan apa yang sesuai dengan caranya, hormatilah sistem, mekanisme, jangan berlebihan," ujar Herzaky.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement