Selasa 02 Feb 2021 21:50 WIB

In Picture: Suasana Ibu Kota Myanmar Sehari Pasca Kudeta

Angkatan Bersenjata Myanmar menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu..

Rep: Lintar Satria, Fergi Nadira/ Red: Mohamad Amin Madani

Militer Myanmar berjaga di sebuah pos pemeriksaan dengan kendaraan lapis baja di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2).

Militer Myanmar berjaga di sebuah pos pemeriksaan dengan kendaraan lapis baja di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2). (FOTO : AP/STR)

Tentara Myanmar berjaga-jaga di jalan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa, 2 Februari 2021. Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di dalam perumahan pemerintah di ibu kota negara itu pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta dan menahan para senior. politisi termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Tentara berjaga di dekat persimpangan pada hari Selasa, 2 Februari 2021 di Naypyitaw, Myanmar. Ratusan anggota Parlemen Myanmar tetap dikurung di dalam perumahan pemerintah mereka di ibu kota negara itu pada Selasa, sehari setelah militer melancarkan kudeta dan menahan politisi senior termasuk peraih Nobel dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. (FOTO : AP/STR)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Militer Myanmar berjaga di sebuah pos pemeriksaan dengan kendaraan lapis baja di jalan menuju gedung parlemen di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (2/2).

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan negara pada Senin (1/2). Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengeklaim ada penipuan pemilihan yang meluas. Militer mendesak pemerintah untuk menunda pertemuan parlemen. Padahal pertemuan itu dijadwalkan akan terjadi pada Senin (1/2).

Dalam pemilihan bulan November lalu, partai NLD yang berkuasa mendapatkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Tapi berdasarkan konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 militer harus menguasai 25 persen kursi di parlemen. Sejumlah posisi penting di kabinet juga harus diserahkan ke militer.

Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu tapi mereka gagal membuktikan kecurangan tersebut. Pekan lalu, komisi pemilihan umum membantah tuduhan tersebut.