REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perebutan atau kudeta politik dalam institusi partai, memang kerap terjadi. Terlebih, jika gerakannya sudah sistematis dan semakin membesar. Berbagai cara demi merebut kekuasaan partai disebutnya juga bervariasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Demikian diungkap Pengamat politik Adi Prayitno, Selasa (2/2). Dia mengatakan, permasalahan perebutan kepemimpinan dalam sebuah partai memang hal yang lumrah. 

Namun demikian, hal tersebut hanya berlaku bagi internal partai, dan tidak untuk pihak eksternal. "Nggak masuk akal kalau dari pihak luar. Itu tidak dibenarkan dan bukan demokrasi," ujar dia ketika dihubungi Republika.

"Kalau mau secara langsung ya mengganti ketua umum. Kalau tidak langsung, ya mempreteli atau menyusupi orang-orang yang berseberangan dengan ketua umum. Kan biasanya juga begitu," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Menurutnya, hal tersebut juga memang banyak ditemui di lingkungan partai-partai yang ada di Indonesia. Bahkan, polemik itu ia nilai selalu menjadi momok dalam kancah perpolitikan nasional.

Lanjutnya, AHY yang mengundang media dan melakukan konferensi pers terkait itu, bisa diartikan jika perebutan pucuk kepemimpinan itu telah mencapai antiklimaks. Terlebih, ketika upaya-upaya pendukungnya membawa pihak luar. "Ini nggak main-main," tambah dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika