REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing dalam pertemuan pertama pemerintahan barunya pada Selasa (2/2) mengatakan, pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh tentara tidak dapat dihindari. Kudeta terhadap pemerintahan sipil Myanmar itu dilakukan militer setelah protes atas dugaan kecurangan pemilu tahun lalu yang kasusnya telah dituntaskan komisi pemilihan Myanmar.
Tentara Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw mengambil alih kekuasaan pada Senin (1/2) dan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
"Meskipun Tatmadaw sudah berulang kali meminta, jalur (kudeta) ini tak terelakkan dipilih untuk negara. Sampai pemerintahan berikutnya dibentuk setelah pemilihan umum yang akan datang, kami perlu mengarahkan negara," kata Min Aung Hlaing seperti dikutip Reuters.
"Selama keadaan darurat, pemilihan umum dan penanggulangan Covid-19 masih ditetapkan sebagai prioritas," ujarnya.
Keberadaan Aung San Suu Kyi pascapenangkapan dalam kudeta yang dilakukan militer pada Senin (1/2) masih belum diketahui. Keberadaan dan kondisi pemimpin terpilih Myanmar itu belum dipublikasikan sejak dia ditahan di Ibu Kota Naypyidaw oleh militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika