REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Militer mengambil alih pemerintahan semidemokrasi di Myanmar lewat kudeta pada Senin (1/2). Namun, di mana tepatnya kudeta itu terjadi? Apakah di Myanmar, sesuai nama resminya? Atau apakah di Burma, nama yang terus digunakan oleh Amerika Serikat (AS)?
Jawaban atas pertanyaan itu cukup rumit karena jika menyangkut Myanmar, hampir semuanya bersifat politis, termasuk bahasa. Selama beberapa generasi, negara itu disebut Burma, setelah kelompok etnis Burma menjadi mayoritas.
Namun, pada 1989, satu tahun setelah junta yang berkuasa melalui cara brutal menekan kelompok prodemokrasi, para pemimpin militer tiba-tiba mengganti namanya menjadi Myanmar. Pada saat itu Burma menjadi negara kasta terendah di dunia internasional yang membutuhkan cara untuk meningkatkan citranya.
Berharap akan mendapatkan sedikit legitimasi internasional, mereka mengatakan, akan membuang nama yang diturunkan dari masa kolonial dan berupaya mendorong persatuan etnis. Nama lama, kata pejabat ketika itu, mengecualikan banyak etnis minoritas di negara itu.
Hanya saja, di negaranya sendiri, perubahan nama itu tidak mengubah apa pun. Dalam bahasa Burma, "Myanmar" adalah versi yang lebih formal dari "Burma". Nama negara diubah hanya dalam bahasa Inggris. Itu adalah sulap linguistik, tetapi hanya sedikit orang yang tertipu. Sebagian besar dunia menunjukkan sikap menentang junta dengan menolak menggunakan nama baru, yaitu Myanmar.
Lebih dari satu dekade yang lalu, negara ini memulai transisi semidemokrasi. Militer mempertahankan kekuasaan politik yang luas, tetapi para pemimpin oposisi dibebaskan dari penjara, termasuk tahanan rumah, dan pemilihan umum diperbolehkan. Aktivis prodemokrasi, Aung San Suu Kyi, menjadi pemimpin sipil negara.
Selama bertahun-tahun, banyak negara dan media, akhirnya mulai menggunakan nama resmi negara tersebut. Ketika represi mereda dan oposisi internasional terhadap militer menjadi kurang vokal, "Myanmar" menjadi makin umum. Di dalam negeri, para pemimpin oposisi menjelaskan bahwa itu tidak menjadi masalah lagi.
Tidak seperti kebanyakan negara di dunia, pemerintah AS masih secara resmi menggunakan "Burma", meski Washington telah melunakkan pendiriannya dengan peristiwa kunjungan kenegaraan oleh Presiden Barack Obama pada 2012.
Ketika itu, Obama menggunakan kata "Burma" dan "Myanmar" dalam pidatonya. Seorang penasihat presiden Myanmar menyebut, itu sangat positif dan dinilai sebagai pengakuan terhadap pemerintah Myanmar.
Namun, tanggapan Washington terhadap kudeta kali ini tampaknya dirancang untuk menyoroti kritik lama. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dan Presiden Joe Biden dengan tegas menghindari nama resmi negara tersebut.
"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap undang-undang sanksi kami," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika