REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menyebutkan, pemerintah harus memastikan multiplier effect ekonomi dari proyek Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Jika tidak, keberadaan lembaga ini justru akan menambah beban pemerintah di kemudian hari.

Sejauh ini, Aviliani menilai, banyak proyek dari BUMN karya maupun lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memberikan efek signifikan terhadap perekonomian. Mereka mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, namun tidak memberikan return yang sesuai, sehingga terjadi inefisiensi.

Aviliani cemas, situasi serupa akan terjadi pada LPI apabila pemerintah tidak memilih proyek yang tepat untuk LPI. "Sehingga ini akan menjadi beban negara. Bukan hanya utang SUN (Surat Utang Negara) yang jadi beban APBN, tapi ini (re: LPI) juga berpotensi jadi beban negara," katanya dalam Diskusi Online Indef pada Rabu (3/2).

Oleh karena itu, pemerintah harus selektif dalam memilah proyek yang akan dibangun melalui dana LPI ini. Untuk mengantisipasinya, Avilaini menganjurkan agar LPI memiliki satu komite khusus yang bertanggung jawab dan memang kredibel untuk menentukan kelayakan suatu proyek.

Proses pemilihan proyek yang selektif ini juga bertujuan agar program LPI tidak serta merta mengambil proporsi swasta. Jika LPI berjalan tanpa arah dan mengambil seluruh proyek pembangunan tanpa seleksi, gerak swasta akan terhambat. Untuk menghindari konflik ini, Aviliani menganjurkan LPI berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ia berharap, keberadaan LPI tidak sekadar dimanfaatkan pemerintah untuk memindahkan masalah dari BUMN karya yang selama ini sudah overleverage. Terlebih, LPI diharapkan dapat mendatangkan dana dalam jumlah signifikan dari investor asing. 

"Akan kurang baik di mata investor kalau LPI ini sudah dijamin pemerintah, namun efektivitasnya tidak bagus," tutur Aviliani.

Secara prinsip, Aviliani menilai keberadaan LPI sangat dibutuhkan Indonesia. Khususnya dalam menghadapi permasalahan Foreign Direct Investment (FDI) yang tidak tumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, LPI diyakini akan mampu membantu APBN dalam membangun infrastruktur secara maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika