Kamis 04 Feb 2021 03:30 WIB

Kemenkes: Belum Ada Vaksin Mandiri Covid-19

Soal vaksin mandiri, pemerintah masih mendiskusikan persoalan ini dengan para ahli.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati / Red: Agus Yulianto
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.
Foto: DOk BNPB
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dirjen P2P) Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baru-baru ini viral vaksin Covid-19 yang ditawarkan oleh rumah sakit (RS) Pelni di Slipi, Jakarta namun informasi tersebut telah ditarik. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, vaksin mandiri Covid-19 belum dijalankan di Tanah Air karena pemerintah masih mendiskusikan persoalan ini dengan para ahli.

"Belum ada pembicaraan mengenai vaksin mandiri dan belum dijalankan karena masih konsultasi dengan para ahli," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Republika, Rabu (3/2).

Terkait persoalan vaksin mandiri yang sempat ditawarkan oleh RS Pelni, Nadia tidak mau berkomentar banyak. Menurutnya, pihak RS Pelni sudah membuat klarifikasi dan mereka telah menarik informasi tersebut.

Sebelumnya, beredar vaksin Covid-19 di Rumah Sakit Pelni. Dalam poster tersebut tercantum juga jenis vaksin Covid-19 beserta harga dan keterangan usia penerima, dosis, dan jarak antar vaksin mulai dari Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax dan Sinopharm. Berdasarkan siaran pers yang diterbitkan PT Pertamina Bina Medika IHC sebagai holding yang menaungi PT. RS Pelni dinyatakan bahwa, informasi yang beredar mengenai layanan vaksin Covid-19 RS Pelni tersebut benar dikeluarkan oleh RS Pelni pada Selasa, 2 Februari 2021. 

Namun, sesuai dengan Peraturan Presiden terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19, IHC dan grup rumah sakit di bawahnya termasuk RS Pelni tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan vaksin Covid-19.

Baca juga : Nadiem Tiadakan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan

"Dengan adanya kesalahpahaman tersebut, holding RS BUMN itu telah memutuskan untuk menarik informasi yang beredar tersebut," tulis keterangan yang dikutip dari laman resmi Kominfo, Rabu (3/2).

Di keterangan tertulis itu juga menyampaikan, berkaitan dengan adanya harga beberapa vaksin Covid-19, informasi tersebut bukan merupakan informasi resmi. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement