REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan seluruh kader yang tersebar di seluruh daerah di provinsi ini solid mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng Andi Jumriani Hamka, Rabu (3/2) mengatakan, di tengah adanya gerakan dan manuver politik yang disinyalir ingin mengudeta kepemimpinan sah anak sulung mantan Presiden Republik Indonesia dua periode Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, ia menegaskan 13 dewan pimpinan cabang (DPC) dan satu DPD sudah membuat surat pernyataan. Surat itu ditandatangani di atas meterai dan berisi pernyataan tetap solid dan mendukung kepemimpinan AHY.
Bahkan, lanjutnya, seluruh ketua DPC dan DPD membuat video yang menyatakan sikap mendukung kepemimpinan AHY. Ini agar seluruh kader tetap pada pendirian awal dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Termasuk oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan kepemimpinan sah AHY.
"Agar tidak terjadi kudeta, maka semua harus merapatkan barisan dari kader di tingkat akar rumput hingga ke atas. Jangan pernah terpengaruh," ujarnya pula.
Selain itu, ia mengimbau seluruh kader Partai Demokrat di seluruh wilayah di Sulteng, agar langsung menghubungi DPD Partai Demokrat Sulteng jika dihubungi oleh siapa pun untuk bergabung mendukung dan mengudeta AHY. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY, di Jakarta, Senin (1/2).
Baca juga : Beredar Daftar Tarif Tilang Terbaru dari Polri, Ini Faktanya
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang. "10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ujarnya pula.
Gabungan dari pelaku gerakan itu, kata dia, terdiri dari lima orang. Satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.
"Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata dia.
AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, merasa tidak nyaman. Mereka bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika