REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengingat pernah didatangi mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, sebelum dia terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Kala itu, Juliari curhat soal rumitnya administrasi pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menyalurkan bansos.

"Awal-awal pandemi, Mensos itu datang ke saya, 'Pak, ini kami dana banyak, tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasi untuk pertanggungjawaban dari BPK tuh terlalu rumit,'" kata Mahfud dalam kegiatan bersama BPK RI, Kamis (4/2).

Mahfud mengungkapkan, Juliari kala itu mengatakan, hal tersebutlah yang membuat sedikit orang yang berani membagikan bansos kepada masyarakat. Mereka takut kerumitan administrasi pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan itu akan membuat mereka disalahkan dengan dianggap melakukan korupsi.

Setelah itu, kemudian Mahfud mendatangi dan bertemu dengan BPK. Dia menanyakan, apa yang dikatakan oleh Juliari kepada BPK. Jawaban BPK, kata Mahfud, kerumitan administrasi yang disebut Juliari itu tidak benar. Alasan itu disebut mengada-ada.

"Kalau ditata dengan baik, sederhana tapi bisa bertanggung jawab, nggak usah terlalu rumit. Saya sampaikan, jalan aja. Tahu-tahu sesudah itu, di OTT menterinya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika