REPUBLIKA.CO.ID, oleh Idealisa Masyrafina, Adinda Pryanka, Dedy Darmawan Nasution, Antara
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke IV tahun 2020 tumbuh minus 2,19 persen dalam hitungan year on year atau tumbuh minus 2,07 persen dalam catatan full year 2020. Sejak pertama kalinya sejak tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tercatat mengalami kontraksi kembali.
Pertumbuhan ekonomi yang minus dipandang INDEF sebagai bentuk kegagalan mengendalikan pandemi. Artinya juga stimulus yang sudah digulirkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kurang efektif.
Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi menyebabkan masyarakat masih menahan untuk berbelanja. Kelompok pengeluaran menengah dan atas berperan hingga 83 persen dari total konsumsi nasional.
"Untuk memulihkan permintaan kelompok ini kuncinya adalah penanganan pandemi, hal ini yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah," ujar Bhima kepada Republika.co.id, Jumat (5/2).
Pemerintah juga dianggap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Di satu sisi ada dorongan agar masyarakat bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan, tapi PSBB jalan terus dan operasional berbagai jenis usaha dibatasi. Ia menilai, kebijakan yang maju mundur membuat kepercayaan konsumen jadi turun.
Meskipun ada vaksinasi yang mulai mengangkat optimisme pelaku usaha dan konsumen di akhir tahun 2020, tapi timbul pesimisme terkait jenis vaksin yang digunakan. Selain itu, ada masalah kecepatan distribusi vaksin yang butuh waktu tidak sebentar.
Kembali diberlakukannya PPKM jilid I menggerus kepercayaan konsumen lebih dalam. "Jadi optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat dipangkas sendiri oleh kebijakan pemerintah," kata Bhima.
Sementara itu stimulus PEN terbukti kurang efektif karena ada perencanaan yang salah di awal pembentukan PEN. Masalah utama adalah kurangnya dukungan pada sisi demand policy, yakni perlindungan sosial (Rp 220,3 triliun) dan realisasi belanja kesehatan (Rp 63,5 triliun) masih lebih kecil dibandingkan stimulus lain misalnya untuk pembiayaan korporasi (Rp 60,7 triliun), insentif usaha (Rp 56,1 triliun), sektoral K/L & Pemda (Rp 66,5 triliun) dan insentif UMKM (Rp 112 triliun).
Menurut Bhima, idealnya pemerintah mendorong sisi permintaan (demand side policy) dibanding fokus pada sisi penawaran (supply side policy). Jika permintaan belum terdorong dengan belanja pemerintah, maka ia menilai percuma memberikan banyak keringanan bagi pelaku usaha. Masalah utama ada di sisi lemahnya permintaan.
Penyerapan anggaran pemerintah yang masih mengikuti pola sebelum pandemi atau waktu normal perlu segera diubah. Sebaiknya pada awal tahun 2021 pemerintah pusat dan pemda segera lakukan pengadaan barang dan jasa lebih cepat.
"Jangan anggaran dicairkan di akhir tahun, bahkan beberapa pemda enjoy parkir dana di bank daerah. Praktik ini menghambat efektivitas belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi termasuk di daerah," jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, hal menarik dari pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV 2020 adalah penurunan dibanding kuartal ke III 2020 atau secara q-to-q (antar kuartal). Kuartal ke IV 2020 pertumbuhan q-to-q turun minus 0,42 persen dibanding kuartal ke III 2020 yang sebelumnya naik 5,05 persen. Ini membuktikan pola pemulihan ekonomi kembali turun pada kuartal ke IV jika dibanding kuartal ke III.
Rekomendasi kebijakan ke depan, menurutnya, sebaiknya berupa stimulus subsidi upah bagi pekerja yang ditambah, bukan malah dihilangkan. Idealnya per bulan pekerja mendapatkan tambahan subsidi Rp 1,2 juta dilakukan minimum 5 bulan ke depan atau Rp 6 juta per pekerja.
Bantuan upah selama ini dianggap terlalu kecil karena masih banyaknya pekerja yang dirumahkan tanpa digaji. Pekerja di sektor informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan juga perlu diprioritaskan mendapatkan bantuan subsidi upah.
Bhima juga melihat anggaran kartu pra kerja yang justru ditambah adalah kebijakan yang tidak tepat. Program kartu pra kerja dipandang melibatkan birokrasi panjang melalui pelatihan daring, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini dimana pekerja perlu mendapat bantuan tunai secara cepat.
Selain itu, insentif untuk tenaga medis perlu ditambah seiring jumlah kasus yang masih meningkat yakni rata-rata 12.000 kasus dalam 7 hari terakhir. Belanja kesehatan perlu menjadi perhatian utama jika ingin sisi permintaan masyarakat cepat pulih.
Terkait kebutuhan anggaran PEN, Pemerintah sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran dengan memangkas belanja pegawai dan belanja barang. Selain itu belanja infrastruktur khususnya proyek yang belum financial closing atau masih berada dalam tahap perencanaan awal harus di terminate (dihentikan) agar ruang fiskal bisa dialokasikan untuk stimulus lain yang lebih mendesak.
Untuk anggaran infrastruktur pada 2021 yang sebelumnya dialokasikan Rp 414 triliun dinilai terlalu jumbo, karena tidak mencerminkan prioritas pemerintah di belanja lain yang mendesak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika