REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menegaskan, ambisi Moeldoko terhadap kekuasaan tak boleh menabrak etika politik, yakni rule of the law dan rule of the game. Bila hal itu sampai terjadi, kata Teuku, maka kedaulatan partai-partai politik di negeri ini menjadi terancam.

"Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini. Sekaligus tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).

Dia mengingatkan Moeldoko bahwa kekuasaan yang dimilikinya bukan berarti bisa berbuat seenaknya. Karenanya, Demokrat meminta, agar Moeldoko mengindahkan aspek moral, etika, hukum, dan keadilan sebagai pedoman.

Dikatakan Teuku, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat didalangi oleh pihak eksternal, yakni elemen pemerintah. Upaya itu, kata dia, sama seperti yang terjadi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996. Dia menjelaskan, pada 22 Juni 1996 digelar kongres luar biasa (KLB) PDI di Medan, Sumatera Utara. Forum tersebut berhasil melengserkan Megawati Soekarnoputri dari kursi pimpinan partai.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal," ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika